Otsus Plus Murni Aspirasi Seluruh Masyarakat Asli Papua

Ketua MRP Papua Timotius Murib, Wakil Ketua I DPRP Papua Yunus Wonda, dan Ketua DPRD Kabupaten Nabire Titi Yuliana Warobai Marey menyatakan jika perjuangan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU Otsus Plus) sudah sesuai keinginan dan aspirasi dari seluruh rakyat Papua. Jakarta, Kamis (18/09).

Evaluasi otsus dengan melibatkan 383 peserta yang terdiri dari kaum intelektual dan masyarakat adat dari Papua dan Papua Barat diselenggarakan tanggal 25 sampai 27 tahun 2013. Hasil evaluasi dicatat MRP, aspirasi kemudian disampaikan ke Gubernur, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden, Mendagri, DPR RI, dan pihak pihak terkait lainnya.

Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH., membentuk tim asistensi yang bekerja dengan baik sehingga mengasilkan draft UU Otsus Plus dari 1 sampai 13. Kerja keras dan semangat ini didukung Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pada tanggal 24 April 2013, Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua MRP Papua dan pimpinan DPRP bertemu Presiden di istana negara. Presiden merespon dengan baik dan mengatakan evaluasi Otsus perlu dilakukan oleh seluruh rakyat papua.

Ketua MRP Papua Timotius Murib menegaskan bahwa pernyataan Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPRP, Yan Mandenas yang menyampaikan, RUU Otsus Plus bukan merupakan aspirasi dari seluruh masyarakat asli Papua, itu salah dan sangat keliru. Mereka tidak mengikuti proses yang sudah berjalan. Timotius Murib tekankan kepada pihak yang kontra, seharusnya mendukung karena apa yang diupayakan merupakan kepentingan rakyat Papua.

Pernyataan Yan Mandenas itu bukan berpayung dalam lembaga DPR Papua, itu pernyataan pribadi. Lenbaga DPR Papua telah memberi dukungan penuh dan final terhadap draft RUU Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua, melalui sidang paripurna dewan. Pimpinan DPRP sudah memutuskan dan memang dari 6 fraksi di DPRP hanya 1 fraksi yang dipimpin Yan Mandenas tidak mendukung sementara sisanya 5 fraksi menerima. Bahkan seluruh Anggota Fraksi Pikiran Rakyat sebenarnya mendukung Otsus Plus hanya Yan Mandenas sendiri yang tidak mendukung. Intinya kami sebanyak 55 dari 56 Anggota Dewan yang ada sangat merasa bangga bila draft ini disahkan menjadi UU.

Yan Mandenas sebagai Ketua Fraksi Pikiran Rakyat sangat memalukan dan tindakannya menyesatkan serta bernuansa tendensius. Seharusnya sebagai seorang wakil rakyat yang juga digolongkan sebagai pimpinan daerah tidak mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan dan membuat bingung Rakyat Papua. Sebuah pernyataan resmi seharusnya memiliki bukti-bukti yang akurat serta dibarengi dengan sebuah data otentik juga dapat dipertanggung jawabkan. Hal tersebut disayangkan oleh Ketua MRP Papua Timotius Murib, Wakil Ketua I DPRP Papua Yunus Wonda, dan Ketua DPRD Kabupaten Nabire Titi Yuliana Warobai Marey.

MRP Papua dan seluruh anggota tidak marah terhadap Yan Mandenas karena telah menyampaikan ke media, itu semua sebagai kritik tapi jangan memojokkan kemudian katakan salah karena itu semua keinginan dan aspirasi dari seluruh rakyat Papua. Draft UU Otsus Plus sudah masuk dalam Prolegnas, Timotius Murib tekankan jangan dikomentari salah lagi. Seharusnya Yan Mandenas lebih baik bersabar dan berdoa serta mendukung upaya yang sudah dilakukan ini.

Ketua DPRD Kabupaten Nabire Titi Yuliana Warobai Marey membantah komentar Yan Mandenas yang menyebut dalam usaha mengesahkan RUU Otsus Plus ini Pemprov Papua telah mengeluarkan anggaran hingga Rp15 Miliar, hal tersebut tidak benar Rombongan Pejabat Papua yang berada di Jakarta tak dibiayai oleh APBD Papua maupun Gubernur. Yan Mandenas harus bertanggung jawab dan mengklarifikasi pernyataanya tersebut, karena ini merupakan pelecehan terhadap kami sebagai wakil daerah, yang diperjuangan kepentingan rakyat Papua. Dan apa yang kami perjuangkan bukan untuk kami, semua ini untuk generasi berikutnya.

Yuliana menegaskan perjuangan draft otsus dilakukan dengan hati yang tulus, program yang dibuat oleh Gubernur Papua harus didukung oleh seluruh masyarakat Papua. Perjuangan yang diperjuangan ini demi kemajuan kesejahteraan masyarakat Papua kedepan. Siapa lagi yang mau dukung bapak Gubernur kalau bukan kita. (SP/99)