Banyaknya kasus perampokan serta penculikan dengan pemerkosaan dan pemerasan terhadap keluarga korban. Pembakaran juga terjadi terhadap perusahaan yang menolak dimintai uang, hal ini mengarah ke kriminal murni. Urusan perut mungkin salah satu masalah utama hingga hausnya kekuasaan dari masing-masing kelompok Gerakan Separatis Papua Bersenjata (GSP B) yang menamakan dirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini.
“Sekarang mereka tidak murni, banyak kelompok yang menculik belasan gadis diperkosa terus minta emas dari ayahnya, sering menembaki masyarakat, membakar perusahaan yang menolak dimintai uang. Oleh karena itu kami menyebutnya sebagai kelompok bersenjata bukan OPM,” Ungkap Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo Selasa 4 Januari di Hotel Diraja, Jakarta kemarin.
Hal ini berbanding terbalik dengan awal perjuangan mereka yang menyerukan ideologi kemerdekaan untuk Papua. Ada banyak faktor yang membuat tren beralihnya perjuangan ideologi ke kriminal. Ketidakadanya kesejahteraan bagi pejuang OPM sebagai salah satu faktor. Pucuk pimpinan mereka juga sudah memilih bergabung ke NKRI seperti yang dilakukan oleh Daniel Kogoya.
Mereka mulai sadar banyaknya pembangunan yang saat ini dilakukan di daerah Papua dan Papua Barat yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan rakyat Papua meningkat. Pemekaran wilayah sehingga pertumbuhan pembangunan lebih merata meskipun menimbulkan peluang-peluang baru untuk para pejabat bisa melalukan korupsi.
Pemerintah setempat juga harus menyadari jangan hanya memikirkan perutnya sendiri dengan menggerogoti ABPD. Dengan status otsus pemerintah pusat sangat besar menggelontorkan dana untuk kesejahteraan masyarakat. Buat laporan yang transparan dan akuntabel sehingga masyarakat tidak menjadi korban.
OPM berfikir kembali kenapa mereka juga tidak mendapat hak kesejahteraan dimana yang menjadi pejabat di Papua juga sebagian besar orang asli Papua yang notabene teman mereka sebagai orang asli Papua. Tapi kenapa malah ingin memperkaya diri sendiri?
Kenapa befikir terjajah kita satu NKRI berfkirlah untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua, berantas korupsi di Papua dengan adanya otsus pasti pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua akan cepat terwujud jika tanpa korupsi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar