Waspadai Aksi OPM

JAYAPURA - Masih eksisnya terorisme di sejumlah wilayah di Tanah Air dan ulah Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang acapkali mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan memakan korban jiwa di sejumlah wilayah di Papua mendapat atensi kuat dari Polda Papua dan Jajaran, terutama pengamanan Natal dan Tahun Baru.

“Masih ada kelompok terorisme, dimana-mana masih ditangkap. Jadi ancaman itu masih ada dan nyata serta di Papua ini ada kelompok anti keamanan pasti ada gangguan yang kita perlu waspada,” ujar Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs. Paulus Waterpauw usai gelar pasukan Operasi Lilin Matoa dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2013 di Lapangan Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Sabtu (21/12).


Operasi Lilin sebagaimana disampaikan Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Sutarman dalam teleconference pada Jumat (20/12), rencana operasi ini sudah menjadi atensi pimpinan karena agenda tahunan, tandas Wakapolda, disampaikan agar para pimpinan di daerah sampai Polres-Polres memetakan wilayahnya dan kemudian mengatur dan merencanakan pengamanannya, sehingga pihaknya di Polda Papua telah membuat rencana operasi yang diturunkan ke Polres-Polres. Kemudian mereka membuat perintah operasi sampai dengan rencana pengamanannya.

Dikatakan, Operasi Lilin Matoa Polda Papua dan Jajaran Polres/Polresta di Papua dan Papua Barat berlaku efektif selama 10 hari mulai 23 Desember sampai 1 Januari 2014, melalui penggalangan kekuatan lebih 1.440 personil dari Polda sampai dengan jajarannya Polres- Polres /Polresta ada 31 Polres Polresta di Papua dan Papua Barat, dengan komandan Satgasda Direktur Lalu Lintas Polda Papua, Direktur Samapta Polda Papua sebagai Wakil. Kemudian Satgasres masing-masing Kapolres. Obyek-obyek utama pengamanan, ujar Wakapolda, pelabuhan laut, bandara, pusat bisnis dan perbelanjaan, Kantor Pemerintahan. Kemudian juga pada hari H nanti pada saat pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru dilakukan pengamanan terutama Gereja termasuk lalu lintas jalan raya. Menurut Wakapolda, pihaknya juga melibatkan satuan samping TNI AD, AL dan AU termasuk Perhubungan Darat, Laut, Udara, pemadam kebakaran, RSUD, Jasa Raharja dan sebagainya termasuk ORARI. Mereka yang bergerak di bidang telekomunikasi, tokoh-tokoh adat, agama termasuk elemen masyarakat lainnya, pramuka, organisasi-organisasi masyarakat.

“Seperti Natal dan Tahun Baru sebelumnya kalangan Muslim ikut membantu menjaga keamanan di Gereja-Gereja. Tahun ini kita harapkan seperti itu,” imbuh Wakapolda. Sementara itu terkait dengan turun gunungnya 100 anak buah Goliat Tabuni, Wakapolda mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi bersama Kapolda untuk berupaya menyikapinya. Selanjutnya, pihaknya segera menggali sesungguhnya kebenaran informasi yang dimaksud. “Saya pikir ini fenomena kehidupan saja yang kalau itu kita coba bangun sebuah komunikasi mereka juga manusia biasa yang bisa paham, mengerti dan punya hati juga. Mungkin pemerintah sudah memperhatikan pembangunan secara hakiki,” tutur Wakapolda. 

Wakapolda menjelaskan, pihaknya mendukung sepenuh-penuhnya dan juga mencoba mengawalnya, bila 100 prajurit OPM turun gunung dan kembali ke masyarakat sebagaimana himbauan pihaknya selama ini terhadap OPM yang sementara ini anti pemerintah dengan berbagai versi ingin melakukan berbagai reaksi-reaksi keras baik yang tak puas akan keberadaan mereka disini bahkan ada yang juga ingin merdeka dan sebagainya. Karena itu, ujar Wakapolda, pihaknya menghimbau justru lebih banyak lagi yang turun gunung dan segera sadar atau kembali ke pangkuan NKRI, agar mereka bersama pemerintah bisa menata dan memainkan peranan sedemikian rupa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat ini sebagaimana semangat The Founding Fathers pencetus kemerdekaan serta amanat UU 1945 yakni ingin mensejahterakan, melindungi memajukan, mencerdaskan bangsa negara dan sebagainya.

“Kalau itu kita bisa maknai sekarang kenapa tak segera kembali saja turun dan sadar. Jadi nanti ada rangkaian-rangkaian upaya pemerintah yang bisa dilakukan sedemikian rupa to sekarang kan fokus pembangunan di Tanah Papua ini kan begitu besar dibijaki pemerintah pusat,” tandas Wakapolda

JAS MERAH PAPUA

Jas Merah (Jangan sekali-sekali melupakan sejarah), ungkapan Presiden RI yang pertama Ir. Soekarno kiranya masih sangat memiliki arti terutama mencermati perkembangan di Papua. Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang telah di jajah oleh Belanda untuk dijadikan sebagai Negara Boneka.

Belanda kemudian memberi nama negara boneka ini sebagai “West Papua atau Papua Barat, dengan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua”, Bendera “Bintang Kejora”, lambang Negara “Burung Mambruk” dan nama bangsa “Papua” semua simbol-simbol tersebut adalah buatan Belanda. Dengan demikian perayaan simbol-simbol tersebut pada tanggal 1 Desember oleh sebagian kecil masyarakat Papua sama halnya merayakan simbol-simbol buatan Belanda.

Langkah Politik Belanda yang kotor tersebut membuat bangsa Indonesia mendesak Belanda untuk segera mengembalikan Papua kepada Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia saat itu, Ir Soekarno akhirnya mengumandangkan Trikora (Tiga Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, yg isinya sbb : Gagalkan pembentukan negara papua buatan belanda kolonial. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia.

Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air & bangsa. Trikora adalah langkah kongrit untuk mengembalikan tanah Papua kepangkuan NKRI. Melihat perkembangan Papua pada masa itu, masyarakat internasional menekan Pemerintah Belanda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga akhirnya Pemerintah Belanda menandatangani perjanjian PBB yang dikenal dengan perjanjian New York Agreement pada tanggal 15 Agustus 1962 mengenai West Papua.

Untuk menutupi rasa malu, Belanda menyerahkan kembali Nieuw Guinea kepada Indonesia melalui Untea (United Nations Temporary Executive Authority), pada tanggal 1 Mei 1963 Pemerintah Indonesia mengambil alih kembali wilayah Papua dan mengganti namanya menjadi Irian Jaya, bendera Belanda diturunkan dan diganti bendera Merah Putih yang sampai saat ini tetap berkibar. Dalam Perjanjian New York Agreement, PBB memberikan kesempatan kepada masyarakat Irian Jaya (saat ini Papua), untuk melakukan jajak pendapat melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat), dari hasil tersebut masyarakat Irian Jaya menyatakan untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia.

Sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI sudah benar, hanya saja dibelokan sejumlah warga tertentu untuk memelihara konflik di Tanah Papua, hal tersebut diungkapkan Tokoh Pejuang Papua, Ramses Ohee. Lebih lanjut dijelaskannya, fakta sejarah menunjukkan keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak pelaksanaan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. “Sayangnya, masih ada yang beranggapan bahwa Sumpah Pemuda tidak dihadiri pemuda Papua. Ini keliru, karena justru sebaliknya, para pemuda Papua hadir dan berikrar bersama pemuda dari daerah lainnya.

Ayah saya, Poreu Ohee adalah salah satu pemuda Papua yang hadir pada saat itu,” ujar Ramses. Menurut Pakar sejarah Papua DR. Bernarda Meteray, Dosen Universitas Papua, dalam diskusi “Membangun Papua dengan Karakter Pancasila” di Universitas Pancasila Jakarta, Senin (23/9/2013) mengatakan bahwa, pada 1 Desember 1961 itu bukan peristiwa kemerdekaan bangsa Papua, melainkan tindakan tegas para elite Papua di Dewan Nieuw Guinea untuk menunjukkan kepada publik bahwa Papua adalah bangsa yang dapat menentukan nasib sendiri.

Dan penentuan nasib sendiri itu, sudah dilakukan di bawah pengawasan PBB melalui Pepera tahun 1969 yang hasilnya menyatakan bahwa masyarakat Papua menginginkan untuk kembali kepangkuan NKRI. Jadi dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta yakini bahwa warisan nenek moyang bangsa Indonesia adalah seluruh gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke.

GUBERNUR PROVINSI PAPUA ANTUSIAS DENGAN BERGABUNGNYA SERATUS AKTIVIS OPM DALAM BINGKAI NKRI

Seratusan aktivis OPM turun gunungnya dan bergabung dengan masyarakat di Puncak Jaya. Hal ini disambut baik Pemerintah Provinsi Papuadan akan menggelontorkan dana ratusan milliar (Rp380 miliar) menyambut mereka, sebagai bentuk dan wujud rekonsiliasi.

”Pemerintah Provinsi sangat menyambut baik, kembalinya kelompok yang selama ini berseberangan ke tengah-tengah masyarakat, ini sebagai wujud nyata dari langkah-langkah yang diambil selama ini, baik oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi,”ujar Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe. Untuk itu, guna memberdayakan serta melibatkan mereka dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung, Pemerintah Provinsi akan menggelontorkan dana ratusan miliar.

“Dana senilai Rp38 Milliar sudah disiapkan guna menyambut mereka yang telah turun gunung. Menurut Gubernur dana yang digelontorkan, untuk membangun rekonsiliasi. “Dana diberikan dalam bentuk program, antara lain membangun perumahan yang layak dan melatih skil mereka dalam berbagai keahlian,”jelas Gubernur. Dan dana ratusan milliar itu, bukan saja hanya diperuntukkan bagi ratusan eks OPM yang ada di Puncak Jaya, tapi juga untuk daerah konflik lainnya.

“Kalau ada daerah lain yang berhasil merangkul kelompok yang berseberangan, Pemprov juga akan mengulurkan dana ke daerah itu,”singkatnya. Turunnya eks aktivis Papua Merdeka itu, lanjut Gubernur, selain upaya dari pemerintah yang terus membangun komunikasi dengan mereka, agar bersedia kembali ke tengah-tengah masyarakat, juga dilandasi kesadaran dari mereka sendiri.

“Semua berkat kesadaran mereka, bahwa perjuangan yang dilakukan selama ini sia-sia dan tak membuahkan hasil,”paparnya. Gubernur berharap, semua pihak tanpa terkecuali, menerima mereka kembali sebagai warga Indonesia. “Kita harus terima mereka sebagai WNI dan melibatkannya dalam proses pembangunan,”imbuhnya. Dari seratusan eks OPM yang turun gunung itu, ada diantara mereka yang meminta untuk sekolah, ada juga yang minta menjadi PNS.

“Mereka ingin diberdayakan, agar merasa sebagai bagian dari negeri ini,”tandasnya. Seratusan insan aktivis OPM pimpinan Goliat Tabuni dikabarkan kembali ke tengah-tengah masyarakat, setelah mereka merasa perjuangan yang dilakukan tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Dengan kesadaran sendiri, mereka kembali dan ingin ikut dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Bahkan, menurut Bupati Puncak Jaya, diantara mereka ada yang sudah dijadikan Satpol PP dilingkungan Pemerintah Kabupaten. 

“Mereka adalah saudara-saudara kita yang sudah sadar, jadi kita juga harus memperlakukannya dengan baik dan memberdayakan,”imbuhnya.

KEMERDEKAAN ADALAH HAK SEGALA BANGSA

Papua merupakan wilayah Indonesia yang berada di ujung Timur, Pulau Papua memiliki luas sekitar 421.981 km2 dengan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis. Papua dibagi menjadi dua provinsi yaitu Bagian timur wilayah Provinsi Papuasedangkan bagian baratnya Provinsi Papua Barat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pelaksanaan pemerintah dapat dilaksanakan melalui system sentralisasi dan disentralisasi, sifat Negara kesatuan ini pada umumnya bersifat yaitu kedaulatan mencangkup kedalam ditangani Negara pusat, Negara mempunyai satu UUD, satu Kepala Negara, satu DPR, Negara mempunyai satu kebijakan menyangkut persoalan politik, sosial, budaya dan ekonomi serta ketahanan keamanan.

Sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,alenia pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Pasal 30 Ayat(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara dan ayat (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Kemerdekaan negara Indonesia terjadi serentak dan hanya satu kali yaitu pada 17 Agustus 1945. Tidak ada yang merdeka lebih dulu atau kemudian. Maka kalau ada pemikiran bahwa Papua Barat baru merdeka setelah dilakukan referendum (Pepera) tahun 1969, itu salah besar. Lebih salah lagi kalau ada yang bilang Papua sudah berdiri sendiri sebagai negara baru pada 1 Desember 1961. Itu salah dan menyesatkan. Yang terjadi pada 1 Desember 1961 itu adalah berdirinya negara boneka Belanda di Papua. Bukan negara benaran, karena setelah itu Belanda justru terlibat dalam perundingan denga Pemerintah Indonesia yang ditengahi AS yang menghasilkan New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962. Makanya, 31 Desember 1962 Sang Saka Merah Putih bisa berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera UNTEA (PBB). Lalu, pada tanggal 1 Mei 1963, PBB menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada Pemerintah Indonesia. 

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) merupakan organisasi politik  yang pada dasarnya sebuah organisasi yang berlawanan politik melawan pemerintah pusat. Karenanya, semua sikap apapun yang disuarakan organisasi ini adalah sikap politik melawan pemerintah. Persoalannya menjadi sangat mendasar bagaimana kelahiran organisasi ini dan legalitasnya, sehingga praktis KNPB adalah wujud nyata organisasi OPM yang secara terbuka bisa tampil dalam masyarakat.

Seperti Aksi demo KNPB yang terjadi Selasa (26/11) di kawasan expo Waena, Kota Jayapura, aksi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak kepolisian karena organisasi tersebut tidak terdaftar dan selama ini menyuarakan pemisahan Papua dari NKRI. Demo berakhir ricuh menyebabkan tiga warga mengalami luka parah dan harus menjalani perawatan intensif di RS Dian Harapan, Waena. Ketiga warga sipil yang mengalami luka serius di bagian kepala dan perut itu diduga dianiaya anggota KNPB sesaat setelah pembubaran.Dari aparat kepolsian melakukan penyisiran hingga ke Rusunawa di kawasan Universitas Cenderawasih berhasil disita berbagai senjata tajam, senjata rakitan, bendera bintang kejora, panah dan busur, laptop dan handphone.Berbagai barang bukti yang ditemukan itu saat ini sudah diamankan di Mapolres Kota Jayapura.

Ini terbukti masyarakat Papua masih cinta akan Tanah Air Indonesia seperti yang dimuat di harian Bintang Papua pada hari Kamis, 19 Desember 2013 dengan judul “ 100 ‘Prajurit’ Goliat Tabuni Membelot”  Sebanyak 100 anak buah Goliath Tabuni dan Okiman yang selama ini beroperasi di wilayah Puncak Jaya dan sekitarnya membelot dengan turun dari gunung/ hutan bergabung menjadi masyarakat biasa di Kabupaten Puncak Jaya. Demikian diungkapkan Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Henock Ibo.

Ditegaskan, bergabungnya 100 anak buah Goliath Tabuni tersebut, tidak lain karena mereka selama ini merasa sudah dibohongi oleh Goliath Tabuni mengenai Papua Merdeka, sehingga ke-100 orang ini menyatakan keinginannya untuk kembali bergabung dengan NKRI.  Atas hal itu, kebijakan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, telah mendidik mereka menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
“Dari pengakuan anak buah Goliath Tabuni, bahwa mereka sudah sangat bosan tinggal di hutan selama bertahun-tahun. Mereka sudah sangat bosan sekali,” ungkapnya kepada wartawan di Hotel Baliem Pilamo Wamena, Rabu, (18/12).

            Menyikapi hal tersebut diatas sudah jelas bahwa Papua merupakan bagian integral dari Negara kesatuan Republik Indonesia yang sah sesuai hukum internasional yang dikeluarkan oleh PBB, sehingga dalam perjalanannya  sampai sekarang ini Papua tetap merupakan bagian yang sah dari NKRI. Tidak ada suatu Negara berdiri didalam satu Negara. Kemerdekaan mengandung makna yang luas, merdeka memang berarti bebas melakukan berbagai hal. Merdeka tidak berarti lepas dan pisah dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan lah tersesat oleh kata merdeka. Perlu diingat dan menjadi pegangan bahwa kita tetap pada cita-cita para pendiri bangsa ini dan kemerdekaan adalah kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan Papua merupakan bagian dari NKRI yang tidak dapat dipisahkan.

“Ke Depan, Jangan Lagi Bicara Papua Merdeka”

Bupati Kabupaten Puncak Jaya Henock Ibo, ratusan aktivis Organisasi Papua Merdeka dibawah pimpinan Goliat Tabuni, yang selama ini bergerilya di Pegunungan Papua tepatnya di Tingginambut, saat ini sudah turun gunung atau kembali bergabung dengan masyarakat. DPRP Papua sangat menyambut baik kembalinya kelompok yang selama ini berseberangan, bahkan sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.

“DPRP sangat menyambut baik kembalinya saudara-saudara kita yang selama ini berseberangan, langkah Bupati Puncak Jaya yang terus membangun komunikasi dengan mereka, sehingga memilih kembali ke tengah-tengah masyarakat, patut di apresiasi,”ujar Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, Kamis 19 Desember.

Dengan kembali dan membaurnya ratusan aktivis yang selama ini berseberangan, langkah selanjutnya adalah memberdayakan mereka, serta melibatkannya dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. “Mereka harus mendapat perhatian dari pemerintah, dengan memberdayakan mereka dalam berbagai aspek pembangunan,”ucapnya.

Langkah ratusan aktivis Papua Merdeka kelompok Goliat Tabuni itu juga, dengan sendirinya akan mampu menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Puncak Jaya. “Citra yang selama ini melekat tentang Puncak Jaya yang tak aman, secara perlahan akan terkikis dengan kembalinya mereka ke tengah-tengah masyarakat,”papar dia.

Yang pasti, kedepan jangan lagi membicarakan tentang Papua Merdeka, tapi mari membangun daerah Puncak Jaya untuk lebih maju dan rakyatnya sejahtera.

100 ‘Prajurit’ Goliat Tabuni Membelot dan bosan hidup dihutan

Sebanyak 100 anak buah Goliath Tabuni dan Okiman yang selama ini beroperasi di wilayah Puncak Jaya dan sekitarnya membelot dengan turun dari gunung/ hutan bergabung menjadi masyarakat biasa di Kabupaten Puncak Jaya. Demikian diungkapkan Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Henock Ibo.

Bergabungnya 100 anak buah Goliath Tabuni tersebut, tidak lain karena mereka selama ini merasa sudah dibohongi oleh Goliath Tabuni mengenai Papua Merdeka, sehingga ke-100 orang ini menyatakan keinginannya untuk kembali bergabung dengan NKRI.

Atas hal itu, kebijakan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, telah mendidik mereka menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

“Dari pengakuan anak buah Goliath Tabuni, bahwa mereka sudah sangat bosan tinggal di hutan selama bertahun-tahun. Mereka sudah sangat bosan sekali,” ungkapnya kepada wartawan di Hotel Baliem Pilamo Wamena, Rabu, (18/12).

Dijelaskannya, 100 orang pengikut Goliat Tabuni ini pada 11 Desember 2013 lalu telah merayakan Natal bersama dengan masyarakat Puncak Jaya, sekaligus bersama merayakan satu tahun pasangan Bupati Puncak Jaya Henok Ibo dan Wakil Bupati, Yustus Wonda, memimpin di kabupaten ini.