PERSAHABATAN MSG DAN INDONESIA

Jayapura (12/1) – Melanesia Spearhead Group (MSG) merupakan sebuah organisasi di bidang perekonomian dan perdagangan  antar Pemerintah dari negara-negara di wilayah Pasifik Selatan. Anggota dari MSG ini adalah : Papua Nugini, Vanuatu, Fiji, New Caledonia, dan kepulauan Solomon. Pada tanggal 23 Maret 2007, anggota dari negara-negara tersebut menandatangani Persetujuan Pembentukan Melanesia Spearhead Group dan meresmikannya dibawah badan hukum internasional yang bermarkas di Port Vila, Vanuatu.

Tidak hanya bekerja sama dengan negara di wilayah pasifik saja, MSG juga bekerja sama dengan negara lain di Asia Tenggara khususnya dengan Pemerintah Indonesia. kerja sama multilateral Indonesia dengan MSG ini meliputi bidang perdagangan, perekonomian dan Keamanan. Bentuk kerjasama yang telah dilakukan diantaranya adalah pada 7-8 Januari 2014, Sesmenko Polhukam, Letjen TNI Langgeng Sulistiyono, bersama delegasi melaksanakan kunjungan kerja ke Suva, Fiji dalam rangka kerjasama pembangunan Regional Police Academy Melanesian Spearhead Group (MSG) (http://www.polkam.go.id/Berita/tabid/66/mid/394/newsid394/445/language/en-US/Default.aspx).

Kerjasama pembangunan dan perekonomian antara Indonesia dan anggota negara-negara MSG ini berbanding terbalik dengan apa yang di lakukan oleh PM Vanuatu yang baru Moana Carcasses Kalosil. Kalosil justru memperkeruh hubungan baik antara Vanuatu dan Indonesia yang telah dirintis oleh PM vanuatu sebelumnya Mr. Sato Kilman dengan mendukung Provinsi Papua menjadi anggota MSG. Menurut Kalosil “Sudah waktunya untuk mengakui perjuangan West Papua, seseorang harus melakukan sesuatu buat hal itu. Kita tidak bisa hanya menutup mata dan menolak, mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi di sana, karena ada banyak masalah hak asasi manusia terjadi di sana. Kami ingin Papua Barat menjadi anggota penuh dari Melanesia Spearhead Group – ini adalah sesuatu yang akan kita lobi”,(http://tabloidjubi.com/2013/05/08/dukung-papua-masuk-msg-vanuatu-akan-putuskan-perjanjian-kerjasama-dengan-indonesia/). Status Papua menjadi anggota MSG itu tidak benar, karena MSG itu adalah perwakilan negara-negara Melanesia, sedangkan Papua itu bukanlah suatu Negara, namun bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagaimana hasil Integrasi Papua pada 1 Mei 1963 maupun hasil PEPERA 1969 yang melahirkan resolusi PBB 2405. “Hasil Pepera itu sah sesuai ‘New York Agreement‘ 1962 dan Pepera ini pun sudah disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2505, pada 19 November 1969,” Ini berarti kembalinya Papua ke pangkuan Indonesia sudah didukung penuh oleh masyarakat internasional dan PBB. Selain itu, apa yang dilakukan oleh Kalosil ini bertentangan dengan Konstitusi negara Indonesia yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang Berisi : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Dalam UUD 1945 tersebut sudah jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia berbentuk republik dan bukan federal sehingga seluruh wilayah Indonesia adalah bagian dari NKRI. Ketentuan ini  secara etika pergaulan internasional harus dihormati oleh  negara-negara lain di dunia. Sehingga, Papua dalam kerangka NKRI tidak dapat bertindak sendiri atas nama Papua, melainkan atas nama Indonesia. Papua, bukanlah negara sendiri, melainkan bagian dari Indonesia. Hal ini tentu sangat jelas secara hukum, sehingga status WPNCL (West Papua National Coalition for Liberation) sebagai wakil dari rakyat papua secara hukum Internasional adalah invalid.

Tentu saja apa yang dilakukan dan disuarakan oleh Moana Carcasses Kalosil tidak menggambarkan sikap politik dari MSG melainkan sikap pribadi semata. Hal ini dapat kita lihat dari kunjungan resmi beberapa pimpinan pemerintahan dari negara-negara anggota MSG yang berkunjung ke Indonesia. Dalam pernyataan resmi sebagai pimpinan pemerintahan negara masing-masing mereka mengapresiasi pembangunan perekonomian di Indonesia pada umumnya dan Papua pada Khususnya. Para pimpinan pemerintahan tersebut diantaranya adalah Perdana Menteri (PM) Papua Nugini (PNG) Peter Charles Paire O’Neil yang dalam kunjungannya pada Juni 2013 menyatakan PNG mendukung penuh kedaulatan Papua dalam Bingkai NKRI (http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/06/17/1/161900/Papua-Nugini-Dukung-Kedaulatan-RI-di-Papua ). Kerjasama yang telah dilakukan antara RI-PNG adalah menyepakati hal-hal terkait perhubungan, batas negara dan ekstradisi. Akan dibuka satu penerbangan langsung dari Jakarta ke Port Moresby. Kemudian soal perbatasan negara di tingkatkan pada ranah administrasi negara. Terakhir adalah masalah ekstradisi para buronan koruptor dari Indonesia yang menetap di PNG.

Tidak hanya PM PNG, Pada bulan Agustus 2013 PM Kepulauan Solomon Gordon Darcy Lilo juga  berkunjung ke Indonesia, Beliau memberikan  dukungan atas langkah Indonesia mengutamakan pembangunan ekonomi dalam upaya penyelesaian masalah Papua. “Saya terkesan dengan kemajuan yang terjadi di Papua. Seperti yang anda ketahui saya diberi kesempatan, kehormatan untuk mengunjungi Papua,” katanya, saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Bogor ( http://www.antaranews.com/berita/390267/pm-kepulauan-solomon-terkesan-kemajuan-papua ). Kesan positif Perdana Menteri Kepulauan Solomon itu juga disertai harapan agar masyarakat Papua dapat membangun kapasitas dan kemampuan untuk hubungan yang lebih baik dalam pembangunan.

Bahkan Walikota Vanimo (PNG) Mr. Jerry Kina juga mengapresiasi kemajuan pembangunan di Papua yang sangat pesat ini, karena hal ini akan berpengaruh juga terhadap warga PNG yang berada di perbatasan PNG-RI. Sekarang ini banyak sekali warga PNG menyebrang ke wilayah RI untuk melakukan belanja barang khususnya sembako, karena di Papua ini harga barang lebih murah dibanding dengan PNG. Hal tersebut amat sangat membantu masyarakatnya sehingga dengan pesatnya pembangunan di Papua ini maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat ( http://www.kodam17cenderawasih.mil.id/berita/walikota-vanimo-png-mr-jerry-kina-mengapresiasikan-pesatnya-pembangunan-di-papua-dan-papua-barat/ ).
Berdasarkan keputusan rapat The 19th Melanesian Spearhead Group (MSG) Leaders Summit yang digelar Rabu, 19 Juni 2013 di Noumea Kaledonia Baru, maka pimpinan-pimpinan pemerintahan negara anggota MSG akan melaksanakan kunjungan kerja ke Indonesia pada tahun 2014 ini dalam rangka “Promoting Economic Ties & Development Cooperation”. Hal ini dikarenakan melihat bahwa perkembangan pembangunan perekonomian di Indonesia semakin pesat khususnya di Papua, selain itu menurut MSG Indonesia juga sangat menghargai hak-hak asli orang Papua seperti adanya UU otsus yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga putra papua untuk menjadi pejabat pemerintah baik di Provinsi Papua maupun di pemerintahan pusat. Kunjungan MSG yang direncanakan pada bulan ini juga merupakan kunjungan lanjutan untuk melihat hasil pembangunan Indonesia yang begitu pesat, kemudian akan membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama dalam bentuk kerja sama seperti upaya peningkatan kerja sama bilateral, termasuk di bidang ekonomi, pendidikan dan keamanan serta pemanfaatan program-program capacity building. Mereka juga akan bertukar pandangan tentang perkembangan di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik sekaligus belajar bagaimana pesatnya pembangunan di wilayah RI.

MSG juga menilai Indonesia sangat serius dalam hal memajukan kesejahteraan dan pembangunan di Papua mulai dari Otonomi khusus yang diperluas atau yang dikenal dengan Otsus Plus, pembangunan ribuan kilometer ruas jalan untuk membuka jalur transportasi dan perdagangan di pedalaman Papua oleh Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dibantu oleh personel Kodam XVII/Cenderawasih dan meningkatnya mutu pendidikan di Papua.  Bahkan apabila ditinjau dari hasil kajian pihak KPWBI (Kantor Perwakilan Bank Indonesia) di Papua pertumbuhan perekonomian Papua menggembirakan (http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/ekonomi/item/10531-bi–pertumbuhan-perekonomian-papua-menggembirakan). Kunjungan resmi delegasi MSG diharapkan dapat mempererat hubungan yang baik antara Indonesia dengan negara-negara pasifik.