Kodam Siap Bantu Polda Tangkap Sipil Bersenjata

Untuk melakukan penegakan hukum dan menangkap kelompok sipil bersenjata (KSB) polda Papua tidak sendiri. Pasalnya, Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih mengatakan siap membantu Kepolisian Daerah Papua dalam melakukan penegakan hukum dan menangkap kelompok sipil bersenjata (KSB).

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua seusai serah terima jabatan Kasdam XVII Cenderawasih di Jayapura, Jumat, mengatakan, pihaknya siap membantu Polda Papua saat melaksanakan penegakan hukum dan menangkap KSB.

Serah terima jabatan Kasdam XVII Cenderawasih dari Brigjen TNI Hinsa Siburian kepada Brigjen TNI Deliaman Thony Damanik, dipimpin Pangdam Mayjen TNI Zebua.
Mayjen TNI Zebua mengatakan, lambat atau cepat para anggota KSB pasti akan tertangkap sehingga pihaknya berharap anggota kelompok tersebut segera menyerahkan diri dan kembali hidup bersama keluarga di kampung halaman.

“Bila mereka ingin menyerahkan diri maka kami akan menerima dengan tangan terbuka, sebaliknya bila tidak maka risiko ditanggung anggota KSB,” tegas Pangdam XVII Cenderawasih.

Jenderal berbintang dua itu mengaku, saat ini kondisi keamanan di pedalaman Papua seperti kawasan Lanny Jaya relatif aman dan aktivitas sehari-hari berjalan lancar.
Masyarakat di Lanny Jaya sudah dapat beraktivitas dengan normal bahkan arus lalu lintas dari Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya–Tiom, ibu kota Kabupaten Lanny Jaya cukup lancar, kata Mayjen TNI Zebua seraya menambahkan masyarakat saat ini banyak yang sudah tidak terpengaruh oleh ajakan kelompok bersenjata.

Bahkan mereka (warga) berani melawan saat anggota KSB seperti yang terjadi pada perayaan 17 Agustus lalu di Tiom, kata Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Zebua.

Warga Pembuat Onar Harus Angkat Kaki dari Keerom-Papua

KEEROM – Ketua Dewan Adat Keerom (DAK) Herman A.T. Yoku, S.IP., dengan tegas meminta kelompok masyarakat yang sering membuat onar di wilayah Hukum Adat Kabupaten Keerom harus segera angkat kaki dari Keerom tanpa alasan. Bagi kelompok suku yang sering membuat kekacauan, keributan dan melakukan pembunuhan di Keerom, baik itu terhadap warga asli Keerom maupun masyarakat pendatang yang tinggal diwilayah Keerom, harus angkat kaki dari tanah Keerom.

Hal itu diungkapkan Herman Yoku seusai mengantar Jenazah Almarhum Catur Yudha Wastuti di Arso 1 Kampung Sanggaria, Distrik Arso, Sabtu (6/9). Kata Herman Yoku, penegasan ini diambil sesuai permintaan warga, khususnya masyarakat pendatang yang tinggal di Keerom datang ke Dewan Adat Keerom meminta agar masyarakat pembuat onar yang tinggal di Keerom harus angkat kaki dari Keerom dan warga Asli Keerom maupun masyarakat pendatang dari masing-masing Paguyuban telah siap untuk menandatangani kesepakatan itu.

“Jadi seluruh masyarakat mulai masyarakat asli Keerom dan masyarakat paguyuban yang ada di Keerom telah sepakat untuk memulangkan masyarakat pembuat onar dari Keerom, saya akan edarkan surat ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, TNI dan Polri yang berada di tanah tabi,” tegasnya.

Selain itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengundang seluruh masyarakat adat Keerom yang berada di tujuh distrik se-Kabupaten Keerom agar masyarakat yang sering membuat kekacauan yang tinggal diwilayah keerom harus dipulangkan ke tempat asalnya masing-masing, karena telah membuat daerah Keerom menjadi tidak aman. “Kejadian pembunuhan sering terjadi dan hampir setiap tahun pasti ada pembunuhan yang dilakukan masyarakat suku tertentu itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihak dewan adat Keerom maupun masyarakat paguyuban yang ada di Keerom telah sepakat untuk warga pembuat onar yang statusnya tidak jelas harus segera angkat kaki dari Keerom, karena kebanyakan warga tersebut tidak memiliki tempat yang jelas dan merampas tanah orang. “Yang statusnya jelas dan memiliki sertifikat tanah yang jelas masih bisa tinggal, tapi yang tidak jelas dan hanya tinggal-tinggal di atas tanah orang tanpa sertifikat harus tinggalkan Tanah Keerom tanpa alasan,”katanya. (SP/99)

8 Kriminal Bersenjata Ditetapkan Jadi DPO

Delapan orang pelaku penembakan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang selama ini melakukan aksi penembakan dan pembantaian di wilayah Kabupaten Lanny Jaya, kini telah masuk dalam daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian Daerah Papua.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigjen Pol. Paulus Waterpauw mengatakan, delapan orang tersebut, empat diantaranya merupakan aktor utama yang diduga merupakan Pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang selama ini beroperasi di wilayah Kabuapten Lanny Jaya.

“Keempat orang yang ditetapkan DPO ini diantaranya, EW, PW, RW dan TW. Sedangkan untuk empat orang lainnya merupakan pengikut dan mereka juga bagian dalam aksi itu.

Wakapolda mengemukakan bahwa sebelumnya, Kapolda telah memberikan batas waktu kurang lebih 1 sampai 2 minggu untuk mengungkap kasus ini dengan mengumpulkan bukti-bukti. “Dari bukti-bukti itu dan akhirnya kita menetapkan delapan orang sebagai DPO dan identitas mereka sudah diketahui,” ujarnya. 

Dikatakan teggang waktu yang sempat disampaikan Kapolda Papua karena membutuhkan bukti-bukti lain. “Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus dilengkapi dengan laporan polisi dan bukti bukti lain,” tuturnya. 

Meski demikian, kata Wataerpauw, Polda Papua masih melakukan upaya penegakan hukum, walaupun kelompok ini sudah menyingkir jauh dari jalur-jalur yang selama ini menjadi sasaran penyerangan mereka. Ia menjelaskan, saat ini jalur-jalur ekonomi yang selama ini menjadi sasaran mereka kini telah dikuasai aparat, termasuk jalur transportasi darat dan ini yang jadi jadi sasaran utama. “Karena telah dikuasai aparat jalur tersebut, maka saat ini masyarakat sudah bisa manfaatkan jalur. Tentu masih ada satu dua gangguan yang sifatnya sporadis tapi itu jauh,”jelasnya.

Untuk menjaga situasi keamanan di wilayah itu, lanjut Waterpauw, sudah dibangun pos di sepanjang jalur antar distrik mulai dari Distrik Makki, Indawa, Pirime dan Distrik Tiom. 

Ditanya soal adanya informasi penambahan pasukan dari Brimob Kelapa Dua, Waterpauw membantah. “Itu bukan penambahan pasukan tapi pergantian pasukan brimob,” terangnya.

Mengenai rencana Tokoh Gereja melakukan pertemuan terhadap kelompok tersebut, Waterpauw mengungkapkan, sejumlah tokoh gereja ini turun untuk bertemu dengan anggota KKB. Namun namun tidak menemukan kesepakatan karena situasional. 

Sebenarnya, sambung Waterpauw, kehadiran tokoh-tokoh hanya untuk menjelaskan dan duduk bersama tentang persoalan pasca kejadian apa yang terjadi dan ternyata gayung bersambut  mereka merasa bertanggung jawab secara umat. “Jadi mereka inisiatif untuk melaukan upaya pendekatan karena itu bagian tugas mereka juga dari sisi lain untuk memberikan kesadaran kepada anggota kelompok ini,” paparnya. 

Bahkan, tambah dia, ada kekhawatiran dari pihak aparat jangan sampai setelah bertemu kelompok ini justru melakukan upaya lain, sehingga memberikan saran jangan sampai saling bertemu langsung.

“Yang kita khawatirkan jangan sampai mereka disekap, atau mereka melakukan loby yang lain. Kalau dibilang gagal tidak karena persoalannya situasi cukup rawan,”sambungnya. (SP/99)